“Dansa” Demokrasi

“Dansa” Demokrasi

Oleh Zulfan Heri

Soal kebebasan pers, berpendapat dan berekspresi kembali menyita perhatian publik. Dulu, semasa orde baru (orba) tidak ada ruang yang bebas untuk menyatakan pendapat. Sikap kritis sulit tumbuh dan gerakan oposisi dibatasi. Stigma-stigma politik orde baru menjalar kuat ke ruang-ruang politik dengan harapan tidak ada suara-suara nyaring menentang rezim berkuasa kala itu. Sebuah model rezim yang acapkali mengedepankan pendekatan keamanan (security approach) demi kestabilan politik dan pertumbuhan ekonomi. Model pendekatan ini lebih menonjolkan perilaku negara otoritarian ketimbang negara demokrasi.

Kini, kebebasan berbicara, berpendapat dan berekspresi terasa krannya ingin dibatasi. Tidak boleh ada kritik yang “menyerang” pemerintah, ceramah agama yang isinya menyudutkan pemerintah, —yang berujung penjara—, politisi yang “garang” ucapannya dan aktivis-aktivis pergerakan yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa, karena dinilai kebijakannya kurang  membawa harapan untuk rakyat. Terbangun kesan, pemegang kekuasaan hari ini belum siap berbeda pandangan dalam bingkai mengelola negara. Sedikitpun ruang kritik tidak boleh hidup, apalagi menyudutkan kebijakan pemerintah. Dulu, semasa rezim orde baru tidak ada medsos, berbeda dengan rezim hari ini, medsos bergerak begitu cepat di ruang ruang publik. Bagaikan “bom” jika meledak bisa membahayakan memori kesatuan dan  persatuan kita. Sangat penuh ketegangan, keras dan cara olah kata yang subjektif. Seolah-olah tidak ada lagi etika berpolitik, bicara sesuka hati dan “menyerang” dengan membabi buta. Inilah fakta politik yang dirasakan oleh semua pihak dalam membangun kehidupan demokrasi. Politik tanpa angkara murka tiada makna dan arti. Politik dengan menjatuhkan lawan dan mampu menaklukkannya adalah prestasi yang luar biasa. Ini yang populer. Terasa mantap dan memuaskan hati. Inilah situasi berdemokrasi yang kita hirup setiap hari. Bahwa demokrasi dibangun dengan perilaku elit dan massa yang lebih mengutamakan karakter “memukul” lawan ketimbang bersahabat.

Kembali soal kebebasan berbicara di negeri ini. Ternyata kualitas kehidupan berdemokrasi bukan saja ditentukan oleh seberapa besar tingkat partisipasi rakyat, namun dipengaruhi juga oleh kemampuan leadership pemimpinnya.  Oleh karena itu, peran-peran strategis pemimpin (elit politik) diperlukan agar proses berdemokrasi berlangsung dengan penuh dedikasi tinggi. Menguatnya isu membatasi ruang gerak bicara dan berekspresi secara lisan dan tulisan yg akhir ini dialami oleh politisi dan akademisi, serta kelompok kritis lainnya, maka bisa diprediksi bahwa kehidupan berdemokrasi di tanah air mengalami kemunduran.

Sesungguhnya hakikat berdemokrasi adalah membuka ruang bagi publik untuk berpartisipasi sebar-lebarnya sekaligus mengeluarkan pendapatnya. Kalaulah ruang gerak publik dengan kritis dibatasi dengan ketat, maka yang terjadi tidak ada keseimbangan dalam mengelola kekuasaan.

Al-akhir, demokrasi membutuhkan.pelibatan warga secara maksimal bukan sebaliknya. Demokrasi tidak bisa dihadapkan dengan model pendekatan yang saling curiga apalagi “negara turun tangan” melakukan intervensi terhadap warganegara. Dimata elit politik, seharusnya demokrasi tidak bisa dipahami sebagai ancaman ketika ada “gerakan oposisi” secara intelektual. Lahirnya pemikiran kritis yang dilakoni kaum intelektual, politisi termasuk akademisi hendaknya dilihat sebagai model atau cara koreksi  konstruktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta harus dipahami sebagai investasi politik masa depan Indonesia dalam sejarah kehidupan politik. Demokrasi merindukan partisipasi warga sebesar-besarnya demi terciptanya demokrasi yang berkualitas. Mestinya momentum pileg dan pilpres 2019 membuka pintu berdemokrasi menjadi lebih elegan, bermartabat dan partisipatif. Bukan demokrasi yang melahirkan rasa curiga dan saling menjatuhkan. Menari secara elok dan ceria, itulah yang kita harapkan dalam penerapannya dari kacamata politik. Saya bukan tak setuju soal istilah menari, tapi lebih pas menyebutnya “Dansa” Demokrasi. Sekian. ***

Penulis, Zulfan Heri
Direktur Eksekutif ISDP