Paripurna LKPj Gubernur Riau Menuai Pujian dan Kritikan Wakil Rakyat Riau

Ketua DPRD Riau Hj Septina Primawati Rusli saat memimpin rapat paripurna LKPJ Gubernur Riau 2018

WIRANESIA.ID – Diakhir masa jabatan Gubernur Riau periode 2014-2019 digelar Rapat Paripurna di DPRD Riau dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Riau periode 2014-2019. LKPj Gubernur tersebut-pun menuai pujian dan kritikan terhadap kinerja Gubri dan Pemprov Riau dari fraksi-fraksi di DPRD Riau, yang dilaksanakan pada Senin (11/02/2019).

Rapat Paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Riau Hj.Septina Primawati, Wakil Ketua Kordias Pasaribu dan Noviwaldi Jusman serta Gubernur Riau H.Wan Thamrin Hasyim, Sekdaprov Ahmad Hijazi unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Riau dan pejabat di lingkup Pemprov Riau serta 36 anggota DPRD Riau sesuai absensi. LKPj AMJ itu sendiri meliputi LKPj tiga Gubernur sejak Riau dinahkodai Anas Ma’mun, Arsyadjuliandi Rahman dan Wan Thamrin Hasyim sendiri.

Tak tanggung-tanggung, dalam penyampaian LKPj itu Wan Thamrin memaparkan keberhasilan-keberhasilan pembangunan yang sudah dilaksanakan di Riau pada masa tiga Gubernur tersebut. Dikatakan Gubri, sejak tahun 2014 ada tiga Gubernur yang memimpin Riau dengan tahun berbeda dan LKPj sehingga akhir masa jabatan dibacakan sekaligus. Tidak salah kalau cover LKPj itu sendiri dipajang wajah tiga gubernur sekaligus.

Diantara laporan yang disampaikan adalah dilanjutkannya pembangunan jembatan Siak IV yang sempat terhenti alias mangkrak beberapa waktu lalu pada masa Gubri Anas Ma’mun serta pembangunan fly over di Simpang Pagi Arengka dan persimpangan jalan Tuanku Tambusai (Nangka) dengan jalan Soerkano-Hatta (depan Mall SKA). Gubri juga mengklaim pertumbuhan ekonomi Riau mengalami kenaikan meski tidak signifikan.

Demikian juga halnya dengan penyelesaian hutang pituang kepada pihak ketiga mencapai Rp 800 miliar sudah dibayarkan, serta paparan soal keberhasilan pembangunan di sektor infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Lancang Kuning. Dengan pelunasan hutang-hutang pada pihak ketiga, diharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang baru akan dilantik Syamsuar-Edy Afrizal Natar Nasution tidak akan dibebani hutang dimasa lalu.

“Pemprov Riau yang selama lima tahun ini dinahkodai tiga Gubernur sudah dapat menyelesaikan berbagai persoalan, mulai hutang piutang, pembangunan infrastruktur yang sempat mangkrak hingga rasionalisasi APBD tahun 2018 lalu. Meski kita akui, pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2018 melambat hanya 2,34 persen dibanding tahun 2017 yang mencapai 2,7 persen, akan tetapi jumlah masyarakat miskin berkurang 7 persen dibanding tahun 2017,”ungkap Wan Thamrin memaparkan sejumlah keberhasilan maupun kekurangan yang terjadi dalam lima tahun terakhir.

Sebelumnya pada rapat paripurna Senin (18/02/2019) di DPRD Riau dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Riau atas LKPj Gubri tahun 2018 dan LKPj akhir masa jabatan 2014-2019 disikapi beragam oleh legislator DPRD Riau yang dibacakan masing-masing jurubicara fraksinya.

Penyampaian LKPj oleh Gubri seminggu sebelumnya tersebut menuai pujian serta kritikan dari fraksi di DPRD Riau dengan memberikan berbagai catatan maupun saran atas penyampaian LKPj tersebut.

Diantara fraksi yang begitu bersemangat memuji kinerja tiga gubernur itu adalah Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) seperti yang dibacakan jurubicaranya Karmila Sari. Fraksi berlambang pohon beringin itu memberikan apresiasi terhadap kinerja Pemprov ataupun Gubernur Riau periode 2014-2019 dalam mengatasi berbagai persoalan daerah serta percepatan pembangunan infrastruktur.

“Keberhasilan menurunkan angka kemiskinan, meningkatknya perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menembus 91,8 persen patut kita berikan apresiasi. Demikian juga dengan angka kemiskinan yang turun 7 persen dari tahun 2017 juga menunjukkan keseriusan kepala daerah dalam program pengentasan kemiskinan di Bumi Lancang Kuning ini,”papar Karmila.

Demikian juga halnya, Fraksi Golkar memuji pencapaian Pemprov Riau dibidang ekonomi terutama PDRB perkapita berdasarkan harga konstan tahun 2010 tanpa migas yang menujukan trend positif. Golkar berharap ketergantungan Riau pada sektor pertambangan khususnya migas kedepan harus dikurangi dengan menggali sektor lain untuk menunjang APBD Riau, meskipun tahun 2018 lalu kontribusi dari sektor PAD cukup signifikan dan mengalami kenaikan.

Fraksi PDI Perjuangan dengan jurubicara EV Tenger Sinaga dan Fraksi Partai Demokrat dengan jubir Nasril yang mendapat kesempatan kedua dan ketiga setelah Fraksi Partai Golkar tidak membacakan pandangan umum fraksi mereka tapi menyerahkan langsung pada pimpinan sidang ketika itu Kordias Pasaribu. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam pandangan umumnya yang dibacakan Bagus Santoso mengkritik keras kinerja Gubernur Riau periode 2014-2019 yang bergonta-ganti, termasuk pergantin atau mutasi pejabat yang terlalu sering dilakukan.

Bagus memaparkan kurun waktu lima tahun terakhir reformasi birokrasi dijajaran Pemprov Riau tidak berjalan, bahkan mengalami kemunduran yang diakibatkan gonta-ganti gubernur sampai tiga kali. Sejak kepemimpinan Anas Ma’mun, Arsyadjuliandi Rahman hingga Wan Thamrin Hasyim bongkar pasang pejabat sering terjadi mengikuti selera kepala daerah bersangkutan. Akibatnya, roda pemerintahan di Pemprov Riau dimata Fraksi PAN tidak berjalan maksimal.

“Bongkar pasang pejabat yang terlalu sering terutama pada masa Anas Ma’mun dan Arsyadjuliandi Rahman berakibat terganggunya kinerja pemerintahan di lingkup Pemprov Riau, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN). Dan itu berpengaruh pada pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) lima tahun lalu,”tegas Bagus Santoso.

Mantan wartawan itu juga memberikan paparan bahwa tidak maksimalnya pelaksanaan RPJMD 2014-2019 ditandai dengan rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2018 yang hanya 2,34 persen. Kemudian serapan APBD pada masa transisi gubernur dari Anas Ma’mun kepada Andi Rahman yang hanya 63 persen serta peralihan pimpinan dari Andi Rahman ke Wan Thamrin Hasyim serapan APBD Riau hanya pada kisaran 82 persen.

“Saat Anas Ma’mun menjabat gubernur hampir sekali empat bulan selalu terjadi mutasi pejabat, demikian juga halnya pada periode Andi Rahman. Atas kondisi tersebut Fraksi PAN menilai sangat berpengaruh pada kinerja ASN serta pencapaian RPJMD yang boleh dikatakan tidak maksimal,”terang Bagus.

Fraksi Gerindra-Sejahtera (FGS) lewat jurubicaranya Markarius Anwar menyesalkan rendahnya pencapaian dalam pertumbuhan ekonomi Riau yang hanya 2,34 persen, termasuk capaian pendapatan daerah dari sektor PAD yang juga belum tergali sepenuhnya. FGS juga menyoroti belum optimalnya penerimaan Pajak Air Permukaan (PAP) padahal Pemprov Riau sudah mengajukan penyesuaian harga dasar air permukaan yang telah disetujui Menteri Pekerjaan Umum.

FGS juga menyoroti soal kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Riau yang mayoritas kondisinya tidak diketahui bagaimana perkembangan operasional mereka. FGS juga mempertanyakan rendahnya realisasi fisik dan serapan keuangan pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahun 2018, sehingga berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa Pemprov Riau tahun 2018.

“Kami berharap kedepannya, sektor-sektor yang berpotensi mendatangkan PAD harus terus digesa. Kemudian pemerataan pembangunan dibidang infrastruktur harus disegerakan supaya tidak ada lagi daerah terisolasi di bumi Riau kedepannya. Kami juga meminta penyelesaian tapal batas antar daerah dapat dituntaskan secepatnya,”jabar
Markarius.

Sementara itu Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dalam pandangan umum yang dibacakan Solihin Dahlan menitikberatkan pada rendahnya pertumbuhan ekonomi Riau yang terkesan stagnan bahkan cenderung menurun. FKB menyoroti kinerja sejumlah OPD seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan,serta beberapa OPD lainnya.

“Harus ada sinergitas semua stake holder dalam memacu pertumbuhan ekonomi Riau melalui berbagai program dan mendorong percepatan investasi disemua sektor. Harus ada langkah-langkah inovatif dari OPD-OPD dalam peningkatan pelayanan kepada publik, perbaikan adiministrasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka pencapaian PAD yang lebih maksimal,”imbau Solihin.

Selain Fraksi PDI Pejuangan dan Fraksi Demokrat ada dua fraksi lagi yang juga tidak membacakan pandangan umum fraksi mereka yaitu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Fraksi Nasdem-Hanura. Rapat Paripurna pandangan umum fraksi-fraksi itu sendiri dipimpin Wakil Ketua Kordias Pasaribu dihadiri Ketua DPRD Riau Septina Primawati dan Sekdaprov Ahmad Hijazi serta 40 anggota DPRD Riau dan unsur Forkompinda.

Menanggapi pandangan umum dari delapan Fraksi di DPRD Riau tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi tersebut yang dilaksanakan pada Senin (04/03/2019) dibacakan Sekdaprov Ahmad Hijazi pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Noviwaldi Jusman, dihadiri Ketua Septina Primawati,Wakil Ketua Sunaryo dan 30 orang anggota dewan yang terhormat.

Selain jawaban Pemprov Riau rapat paripurna tersebut juga mengagendakan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Riau tentang LKPj tahun 2018 dan LKPj AMJ 2014-2019. Dalam jawabannya Pemprov Riau menghaturkan terima kasih kepada fraksi-fraksi di DPRD Riau yang telah memberikan pandangan umum mereka baik dalam bentuk catatan maupun kritikan. Sehingga kedepan Pemprov Riau dapat lebih menyempurnakan proses pembangunan yang bertujuan peningkatan kesejahtreraan masyarakat.

Ahmad Hijazi menyampaikan terima kasih kepada semua fraksi di DPRD Riau yang memberikan catatan, masukan hingga kritikan dan sorotan atas pencapaian pembangunan maupun kinerja yang terjadi dalam lima tahun terakhir. Banyak hal dipaparkan Hijazi terkait pencapaian yang telah dilakukan Pemprov Riau diantaranya penurunan angka kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan sektor pariwisata, perluasan jangkauan perpajakan serta pengelolaan keuangan daerah yang transparan.

Pemprov Riau disampaikan Hijazi juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk ASN melalui pendidikan formal, pendidikan hingga pelatihan tekhnis. Dikemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2018 sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global khususnya menyangkut harga minyak mentah dan Crude Palm Oil (CPO). Disisi lain PDRB Riau tahun 2018 menduduki
peringkat lima se-Indonesia dan merupakan yang terbaik di luar Pulau Jawa.

“Sejumlah upaya terus kita lakukan untuk menggali sumber pendapatan baru dari PAD melalui pajak dan retribusi. Efiesiensi anggaran diseluruh OPD terus kita lakukan, serta percepatan pembangunan infrastruktur menjadi skala prioritas Pemprov Riau dalam membuka keterisolasian daerah secara berkesinambungan,”papar Hijazi.

Dipenghujung Rapat Paripurna dilakukan pembentukan Pansus LKPj Gubernur Riau tahun 2018 dan LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur Riau 2014-2019 terdiri dari unsur seluruh fraksi di DPRD Riau. Adapun anggota fraksi yang ditunjuk adalah Supriyati, Karmila Sari dan Erizal Muluk (Fraksi Golkar), Makmun Solihin dan Almainis (PDI Perjuangan), Nasril dan Eddy M Yatim (Fraksi Demokrat), Bagus Santoso dan Yurjani Moga (Fraksi PAN), Marwan Yohanis dan Mansyur HS (Fraksi Gerindra Sejahtera), Abdul Wahid (Fraksi PKB), Tengku Nazlah Khairati (Fraksi PPP) dan Ilyah Haji Ujang (Fraksi Hanura-Nasdem). ADV