Kontroversi Wiranto: Dewan Pers Sebut Jika Media Pers Bisa Ditutup, Kita Kembali ke Zaman Orba

Wirant Tirto
Foto: Tirto.id

WIRANESIA.ID- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam), Wiranto, kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait dengan rencananya memantau ucapan-ucapan dan tindakan yang mengancam keamanan Negara.

Uniknya, tim pemantau itu akan diambilnya dari para akademisi dan pakar hukum. Ini ia kemukakan di kantor Menkopolhukam, Senin (6/5/2019) lalu.

Selain itu, Wiranto juga melontarkan keinginannya untuk menutup media yang melanggar hukum demi keamanan nasional.

“Mungkin perlu melakukan yang lebih tegas lagi. Media mana yang nyata-nyata membantu melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran hukum, kalau perlu kami shut down. Kami hentikan, kami tutup enggak apa-apa. Demi keamanan nasional,” ujar Wiranto saat membuka rapat koordinasi membahas keamanan pasca-pemilu di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5/), dikutip Kompas.com.

Sementara itu, Partai Demokrat mengkritik rencana Wiranto itu. Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik menyebut rencana Wiranto itu dengan sebutan fasis.

“Pikiran dan tubuh manusia bukan yurisdiksi negara. Wiranto sungguh jenderal masa lalu,” kata Rachland kepada Tempo, Selasa, (7/5).

Mantan Direktur Imparsial ini mengatakan bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi dilindungi dan dijamin dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebijakan fasistis Wiranto, kata dia, sama saja melabrak konstitusi.

“Sungguh memalukan Jokowi dengan sadar menjadikannya sekutu dan memberinya posisi menteri,” kata Rachland lagi

Terkait rencana pembungkaman media, Dewan Pers langsung meminta klarifikasi pernyataan Menkopolhukam tersebut. Hal ini dikatakan Anggota Dewan Pers Ratna Komala kepada Kompas.com kemarin (7/5).

Ratna juga menyatakan, wacana Menkopolhukam ini membuat kita kembali ke zaman Orde Baru, di mana pembungkaman besar-besaran terhadap media terjadi.

“Kalau media pers bisa ditutup, dibredel, kita kembali ke zaman Orde Baru dimana pers bisa disensor dan diintervensi,” ujar Ratna. ***