Menyibak Kasus Zul As

Menyibak Kasus Zul As
Oleh Zulfan Heri

ITULAH politik kekuasaan. Tak ada yang bisa menduga. Saat berada di kursi singgasana kekuasaan, ada saja teguran atau musibah nan datang. Siapa yang menabur angin, harus siap pula menuai badai. Hal ini yang menimpa Walikota Dumai Zul As. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah menetapkan Drs. H. Zulkifli As, M.Si —-yang akrab dipanggil Zul As—-sebagai tersangka (Jumat/3/5/2019).

Ditetapkannya Zul As sebagai tersangka, membuat kita terkejut, heboh, dan prihatin; dilatari oleh kasus penyuapan terkait dana APBN (Dana Alokasi Khusus) yang dialokasikan untuk Kota Dumai tahun 2018, dengan nominal penyuapan sebesar 550 juta rupiah. Bukan itu saja, Zul As oleh KPK dikenakan juga kasus menerima hadiah (gratifikasi) berupa uang sebesar 50 juta rupiah dan fasilitas kamar hotel di Jakarta.

Seminggu setelah rumah dinasnya digeledah KPK, langsung ditetapkan statusnya sebagai tersangka. Agak beda halnya dengan Bupati Bengkalis Amril Mukminin, dimana sudah setahun jarak waktunya hingga saat ini rumah dinasnya digeledah komisi anti rasuah di Pulau Bengkalis. Namun, kini ia baru setakat dicekal ke luar negeri dan belum ditetapkan sebagai tersangka, sekalipun kita tahu bahwa saat penggeledahan itu ditemui uang Rp. 1,9 miliar. Semoga KPK RI tidak tebang pilih!

Tulisan ini dihadirkan sebagai bentuk introspeksi bagi siapa pun yang berada di dalam pusaran kekuasaan, agar dalam memimpin hendaknya tidak larut dalam godaan kekuasaan yang tak kunjung henti, bahkan “menjahanamkan” kita dan membuat kita kehilangan akal sehat. Mungkin tulisan ini terkesan agak subyektif, tapi kehadiran tulisan ini untuk saling mengingatkan bagi siapa pun yang berada di pusaran kekuasaan. Sorry bro!

Sosok Zul As
Sebelum terpilih jadi Walikota Dumai, Zul As dikenal sebagai birokrat murni, tamatan APDN. Zul As suka berorganisasi, dan pernah aktif di organisasi sejenis KNPI, Kosgoro, dan beberapa organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan di Kota Dumai. Zul As dikenal sebagai sosok sederhana yang dikenal luas oleh warga Kota Dumai. Jika ada orang yang meninggal di Kota Dumai, Zul As selalu menyempatkan diri datang bertakziah. Kegiatan sosial kemasyarakatan seperti inilah yang identik dengan figur Zul As. Jarang kita menengok ada birokrat di tengah kesibukannya, yang mau datang ke rumah warga yang mendapat kemalangan. Kehadirannya di tempat warga tanpa pilih kasih dan tanpa pandang kelas. Sungguh elok perbuatan Zul As.

Selain itu, Zul As selalu menghadiri undangan pernikahan warga yang menjemputnya. Hampir setiap hari dilakoni Zul As jika ada undangan buat dirinya dan keluarganya di tengah kesibukannya sebagai birokrat (ASN) yang sudah cukup lama bertugas di Kota Dumai sebelum menjadi politisi.

Jujur, inilah modal sosial yang dimiliki Zul As, yang tidak ada pada calon walikota lainnya. Dan tingkat pengenalan orang terhadap Zul As, salah satunya dari kegiatan di atas. Kalau mau dilihat dari aspek politik pula, hal ini menjadi faktor kuat, sehingga menjadi salah satu variabel utama yang membuat Zul As terpilih menjadi Walikota Dumai pada periode pertama tahun 2005-2010, yang mampu menumbangkan Wan Syamsir Yus (WSY), walikota incumbent kala itu.

Zul As yang berpasangan dengan H. Sunaryo pada pilkada 2005-2010 dikenal sebagai pasangan walikota pro-rakyat. Sangat dekat dengan rakyat, tidak berjarak dan ramah. Kalau diukur secara finansial dalam kampanye, justru WSY lebih siap ketimbang Zul As. Tapi banyak tokoh masyarakat dan warga terlibat serta menaruh harapan perubahan dan secara sukarela mendukung Zul As-Sunaryo.

Tak terbendung. Doa rakyat saat itu tidak bisa diabaikan. Kepercayaan dalam 5 (lima) tahun memimpin Kota Dumai —satu periode— pelan tapi pasti telah menunjukkan hasil yang baik buat warga Dumai. Walaupun tak menutup mata masih ada sederet persoalan mendasar warga yang belum terjawab, antara lain; masalah air bersih, pencemaran lingkungan, banjir, infrastruktur jalan, sampah, drainase, tanah konsesi, dan lain sebagainya. Semua itu masih belum tuntas dan masih ada yang menyisakan masalah. Maka tak heran, di pilkada berikutnya, Zul As-Sunaryo kalah dari pasangan Khairul Anwar-Agus Widayat tahun 2010, karena dianggap belum konkret menuntaskan “pekerjaan rumah”.

Beberapa tahun Zul As vakum di aktivitas politik pemerintahan di Kota Minyak itu karena kalah, dan Zul As kembali ke rakyat dengan tidak menyandang jabatan Walikota lagi. Tapi, di dunia politik tidak ada kata menyerah dan kapok. Pada tahun yang sama Zul As kembali memasang tekad dan niat bertarung dalam Pilkada Kota Dumai 2015. Ada 5 (lima) pasang calon walikota yang maju, termasuk Zul As ada di dalamnya setelah penetapan resmi KPU Kota Dumai.

Zul As berpasangan dengan Eko Suharjo, Ketua Demokrat Kota Dumai. Pasangan ini terpilih dan mengalahkan empat pasangan lainnya. Pasangan nomor urut 02 ini diusung oleh Partai Nasdem, PKB, Gerindra, dan Demokrat. Momentum tampilnya Zul As tahun 2015 mendapat dukungan dan kepercayaan kuat dari sebagian besar rakyat. Dan Zul As-Eko terpilih dengan meraup suara 27,39 persen atau 32.618 suara dari suara sah Kota Dumai.

Akan tetapi, dalam perjalanan memimpin kota Dumai untuk yang kedua ini, dari aspek politik Zul As nampaknya tak terlalu kokoh lagi. Nampaknya telah terjadi delegitimasi politik dari para pendukung, tim sukses, dan pemilihnya. Penulis tahun 2017 saat berada di Kota Dumai untuk tugas tertentu selama 4 hari, mendapat laporan atau masukan dari tim-tim lama yang sebelumnya pernah jadi pendukung setia Zul As, bahwa Zul As tidak seperti dulu yang kita kenal dari dekat, tidak semudah dulu berurusan dan minta tolong. Salah satu contoh yang dikeluhkan mereka adalah sulitnya mencari pekerjaan dan diterima di perusahaan yang ada di Kota Dumai untuk anak-anak mereka. Janji tinggal janji, itulah yang dirasakan oleh mereka terhadap Zul As.

Penulis menangkap kesan, tidak ada komitmen yang kuat atau political will dari Zul As dalam memperjuangkan anak-anak Dumai untuk bisa diterima dan bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di kota yang terkenal dengan “Legenda Putri Tujuh”-nya ini.

Besaran jumlah APBD Provinsi, Kabupaten/Kota di Riau setiap tahun tidak semulus era pemerintahan SBY. Era pemerintahan Jokowi-JK sekarang mengalami penurunan drastis dari sisi anggaran (defisit). Akibat defisit anggaran setiap tahunnya, banyak program-program unggulan dan pro-rakyat yang merupakan janji politik kepala daerah terpilih belum bisa ditepati dan dipenuhi.

Untuk menjawab problem yang dihadapi daerah, banyak kepala daerah yang berinisiatif melakukan terobosan ke pemerintah pusat dan DPR-RI agar daerahnya bisa diperhatikan atau diakomodasi soal program melalui DAK. Inilah sumber anggaran yang lebih konkret untuk mempercepat pembangunan daerah dari segala sektor. Tapi ternyata, program yang didapat bukan secara gratis, malah melalui negosiasi yang harus “menabrak” aturan main atau cara-cara transaksional. Dunia mafia anggaran ini yang tak bisa dibendung, sudah telanjur tumbuh subur. Anggaran boleh didapatkan, tapi harus mengeluarkan fee sebagai bentuk “kongkalikong” politik anggaran.

Wajar, kalau ada oknum kepala daerah dan anggota dewan (DPR) termasuk pihak eksekutif pusat yang terseret kasus mafia anggaran ini. Tentu kasus ini tidak berdiri sendiri, keterkaitan mata rantai pemerintah pusat (eksekutif), DPR RI (anggota dewan) dan kepala daerah sendiri serta pengusaha/kontraktor tak bisa dihindari. Seperti lingkaran setan!

Bergelut di Wilayah Politik Transaksional

Lagi-lagi kita semua diajak dan digiring bergelut di wilayah politik transaksional. Jujur, praktik-praktik demikian, masih tumbuh subur dan sulit dihindari bukan saja di tingkat Jakarta, juga tumbuh dan ada pula di tingkat daerah. Mirip-mirip bro! Persoalannya, mengapa kita mau mengikuti arus umum perilaku oknum (elite politik) di Jakarta? Semua itu soal akses dan jejaring politik/bisnis yang membuat kita masuk perangkap.

Kasus hukum yang menimpa Walikota Dumai Zul As memang berat, apalagi ditempelkannya status tersangka oleh KPK RI. Berat bukan saja dari sisi keluarga, juga dari sisi publik, apatah lagi beliau memegang jabatan publik. Siapa pun dia, sungguh sangat berisiko. Ini konsekuensi yang dihadapi pemimpin atau tokoh politik, demi kepentingan daerah yang dipimpin, ranah hukum selalu menunggu. Atau kadang lupa, bahwa kita sedang larut dalam “gelimang” fasilitas kekuasaan yang selalu menggoda.

Akhirnya, terlepas dari pengabdian politik yang telah dan sedang berlangsung yang dilakukan Zul As (walikota) untuk Kota Dumai, —-ada yang menyebut pejuang Kota Dumai—, kita berdoa semoga beliau sehat selalu dan tabah menghadapi kasus hukum yang dideranya. Manusia tak ada yang sempurna. Ada kelemahan, ada pula kelebihan. Hanya saja, setiap kita diminta waspada dan hati-hati dalam melangkah dan bertindak, apalagi dunia politik kekuasaan yang tak jauh dari uang dan fasilitas lainnya yang bisa membuat kita lupa diri. Kata Bang Napi, “waspadalah!”. Keliru kalau kita tidak tahu. ***

Penulis, Zulfan Heri
Direktur Eksekutif ISDP