Kantor Hukum Herman Pelalawan Menduga Ada Kejanggalan dalam Penggunaan Dana Desa di Genduang

Herman Jul
Hermansyur SH, saat berada di Kantor Hukum Herman Pelalawan Pekanbaru yang ia dirikan

WIRANESIA.ID- Pekanbaru- Penganggaran dana desa yang sangat besar di era Joko Widodo menuai banyak masalah. Mulai dari pembangunan fisik yang tak bertahan lama (cepat rusak), penggunaan yang tidak tepat sasaran, hingga banyaknya perangkat desa yang dipenjarakan karena salah mengelola dana desa.

Kantor Hukum Herman Pelalawan yang berkantor di Pekanbaru tak memungkiri hal ini. Pengacara Herman Syur SH selaku advokat yang merintis Kantor Hukum ini mengatakan, sebagai contoh, bahkan ia menduga ada kejanggalan dalam implementasi atau penggunaan dana desa di Desa Genduang, Kecamatan Pangkalan Lesung, Pelalawan.

Tanda-tandanya menurut Herman Syur adalah tidak maksimalnya TIM 11 (sebelas) dalam bekerja atau perumusan dana desa di Genduang.

“Saya menduga Tim 11 tidak bekerja sesuai prosedur,” kata Herman kepada Wiranesia di Pekanbaru, Minggu (28/7/2019).

Kejanggalan yang lain menurut Herman Syur adalah proyek di Dusun Pangkalan Kulim, Genduang. Proyek pembuatan drainase itu bagi Herman belumlah dibutuhkan masyarakat setempat. Hal ini terkait letak Pangkalan Kulim di ketinggian.

“Sebagai warga Genduang, saya menilai pembangunan drainase di Pangkalan Kulim belum terlalu dibutuhkan. Masih banyak yang lain yang lebih dibutuhkan,” kata Herman lebih lanjut.

Ditambahkan pengacara yang tergabung dalam organisasi PERADI ini, proyek drainase di Pangkalan Kulim itu bahkan cuma sepotong, tidak sampai ke ujung. Ia menginginkan proyek drainase (parit) itu dikaji ulang oleh perangkat desa dan masyarakat Genduang.

Herman Parit
Proyek pembangunan drainase (parit) di Dusun Pangkalan Kulim, Genduang, yang tidak sampai ke ujung. Foto-foto: Dok Pribadi

Akses terhadap informasi penggunaan dana desa di Genduang menurut Herman Syur, juga tidak terbuka (tidak transparan). Hal ini terjadi saat ia ingin mengetahui penggunaan dana desa di Genduang beberapa waktu lalu. Saat itu, lanjut Herman, ia menghubungi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Genduang, namun yang terjadi adalah TPK itu marah-marah kepadanya.

Padahal, kata putra asli Desa Genduang ini, akses terhadap informasi publik adalah hak masyarakat. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 14/2008, pasal 4, ayat 2 butir a dan c, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana ayat 2 berbunyi: “Setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik (butir a), dan mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesui dengan UU ini (butir c)”.

Herman juga mengingatkan perangkat Desa Genduang agar jangan membuat masyarakat curiga, terkait penggunaaan dana desa ataupun kebijakan-kebijakan yang menyangkut hak masyarakat lainnya.

Alumni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini juga mengajak masyarakat Genduang untuk bersama-sama mengawasi penggunaan dana desa di Genduang.

“Masyarakat selama ini tidak tahu cara mengawasi dana desa ini. Untuk itu saya megajak masyarakat untuk lebih peka dengan dana desa,” ujar Herman.

Untuk itu, ia berkomitmen untuk terus mengawasi dana desa ini. Kantor Hukum Herman Pelalawan Pekanbaru yang ia gawangi selalu membuka ruang terkait permasalahan hukum umumnya, dan dana desa khusunya.

Herman lebih lanjut membeberkan, ia juga telah berkoordinasi dengan Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi (GNPK) RI dan GNPK Pelalawan untuk mengawasi dana desa di Genduang tersebut. ***