Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup

Pend Hutama Karya
Foto: Hutama Karya/Detikfinance.com

Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Lingkungan Hidup
Oleh: Indra Sakti Harahap*

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan merupakan tahapan (proses) guna mewujudkan masyarakat makmur sejahtera secara adil dan merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran, yaitu meningkatnya konsumsi yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan. Pendapatan meningkat sebagai hasil produksi yang semakin meningkat pula. Proses ini akan terlaksana jika asumsi-asumsi pembangunan yang ada dapat terpenuhi. Asumsi-asumsi tersebut di antaranya; kesempatan kerja dan/ atau partisipasi termanfaatkan secara penuh (full employment), setiap orang memiliki kemampuan sama (equal productivity), dan masing-masing pelaku bertindak rasional (efficient) dan realistis.

Pada kenyataannya, asumsi-asumsi tersebut sulit untuk dipenuhi sehingga pembangunan daerah yang memerlukan intervensi pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang akan mendorong terciptanya kondisi yang lebih baik.

Implementasi Millenium Development Goals (MDGs) di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Negara, Pembukaan UUD 45, dan Pancasila. Pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyatakan Penanganan Fakir Miskin. Realisasinya diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1981. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dalam Bab II Pasal 3 ayat 1 dan 3, Pasal 4, mengandung makna bahwa Pelayanan kesejahteraan sosial (kesos) dan seterusnya, bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi masalah kemiskinan, masalah sosial, dan kerawanan sosial ekonomi. beberapa ayat menyebutkan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial berasaskan; HAM, kebersamaan, menjunjung tinggi kearifan lokal dan berkelanjutan. Adapun prinsip dalam pelayanan kesejahteraan sosial adalah kepentingan terbaik penerima, partisipasi, kesetiakawanan, profesionalisme dan lain-lain.

Salah satu paradigma yang melandasi pembangunan adalah paradigma pembangunan manusia. Pembangunan dalam pandangan manusia merupakan suatu upaya meningkatkan kualitas manusia dimana manusia itu sendiri sebagai subyek pembangunan, bukan menjadi obyek dalam pembangunan. Dalam hal ini, pembangunan perlu menjadikan pemberdayaan sebagai nilai dan pilihan kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan pembangunan dapat tercapai dengan optimal.

Pemberdayaan yang utama dalam paradigma pembangunan manusia adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “people centered, participatory, empowering, and sustainable”.

Pemberdayaan masyarakat memberikan ruang bagi pengembangan kemampuan manusia yang beragam dimana satu sama lain akan saling melengkapi. Ini bertujuan untuk mendorong masyarakat utamanya masyarakat yang masih berada di bawah garis kemiskinan secara kolektif terlibat dalam proses pengambilan keputusan termasuk menanggulangi kondisi kekurangan yang mereka hadapi. Sekali lagi ditekankan bahwa masyarakat bukan lagi sebagai obyek melainkan sebagai subyek pembangunan.

Keberdayaan masyarakat ditandai dengan semakin bertambahnya kesempatan kerja yang diciptakan sendiri oleh masyarakat secara kolektif dan pada gilirannya akan memberikan tambahan penghasilan, meringankan beban konsumsi serta meningkatkan nilai aset masyarakat.

Keberdayaan masyarakat juga ditandai dengan semakin meningkatnya kapasitas penduduk secara kolektif dalam mengelola organisasi pembangunan secara mandiri. Implementasi konsep pemberdayaan masyarakat dimaknai beragam dalam berbagai bentuk program dan proyek pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah. Berbagai program kemiskinan dengan strategi beragam telah dilaksanakan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, namun fenomena kemiskinan masih menjadi isu global di Indonesia.

Perbaikan gizi memiliki kaitan yang sangat erat dengan kemampuan menyediakan makanan di tingkat keluarga dan adanya penyakit terutama penyakit menular. Kedua faktor ini berhubungan dengan pendapatan, pelayanan kesehatan, pengetahuan dan pola asuh yang diterapkan keluarga. Mengingat luasnya dimensi yang mempengaruhi faktor gizi, maka penanggulangan masalah gizi harus dilakukan dengan multidisiplin ilmu serta secara lintas kementerian/ lembaga dengan melibatkan organisasi profesi, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat.

Hanya sedikit harapan yang kita ketahui. Lebih banyak harapan yang sudah kita hancurkan dan akan kita rusak. Where have all … gone … When will they everylearn.

Pembangunan, Pendidikan, dan Lingkungan Hidup
Manusia modern di kota-kota besar ibarat satwa yang terkurung. Di sana tersedia bahan pangan (makanan) berlimpah, fasilitas kesehatan lengkap, dan hingar-bingar hiburan yang ada hampir tanpa batas. Namun, justru di kota-kota besar inilah kasus gangguan kesehatan dan kejiwaan paling sering dijumpai.

Tampaknya tetap ada tuntutan kebutuhan yang tak pernah bisa terpenuhi oleh fasilitas kehidupan modern. Naluri purba manusia (alamiah) tetap menuntut adanya kedekatan dengan alam, terutama dengan mahluk hidup lain sebagai satu kesatuan dalam ekosistem.

Manusia masih perlu berdekatan dengan; pohon, rumput, dedaunan, kicauan burung, dan deru angin. Namun, itu justru nyaris sulit dijumpai di kota-kota besar. Sebagai gantinya adalah; semen, hutan beton, plastik, kaca, dan logam. Suara burung dan deru angin diganti “gemuruh mesin” dan “jeritan klakson kendaraan berbahan bakar fosil”.

Seandainya kita sempatkan untuk menghitung dengan cermat, kesempatan manusia modern untuk dekat dengan alam memang sangat sedikit. Waktu untuk bercocok tanam, berkebun, memancing ikan, berburu ke alam liar atau berlibur keluar kota (wisata alam) sangatlah terbatas dibandingkan kesibukkan sehari-hari manusia. Itulah sebabnya manusia moderen lalu berusaha untuk memelihara burung, ikan, atau menanam tanaman hias di sekitar perkarangan rumah. Bahkan juga membawa masuk tanaman, ikan (akuarium) ke ruang kerja.

Berdasarkan situasi, data, dan fakta, kenyataan saat ini, membuka “mata kita” adanya peningkatan secara eksponensil dalam jumlah penduduk, urbanisasi, deplesi SDA, deforestasi hutan dan lahan yang dilakukan manusia sejak 3 dasawarsa yang lalu (70-90-an) hingga setakat ini, kontaminasi lingkungan hidup, yang pada awal tahun 70-an sudah banyak diprediksi banyak pihak, saat ini merupakan periodeisasi (waktu dan masa) yang sangat kritis bagi keberlangsungan kehidupan manusia.

Implikasi saat ini sangat memerlukan perhatian serius manusia, sehingga perlu ada usaha-usaha yang terencana terhadap keseimbangan yang lebih baik dengan ekosistem dan menyadari bahwa tiap hubungan mempunyai sebab-akibat; baik fisik, ekonomi, psikis, sosial, maupun estetika dan etika.

Perlindungan dan pelestarian alam yang merupakan fakta dan realita hubungan manusia dan makrokosmos (alam semesta/ jagat raya) adalah salah satu tujuan yang harus dicapai. Secara teori dan teknis pelaksanaan sudah berlimpah dalam bentuk panduan, pedoman, dan regulasi, tetapi tujuan atas keinginan besar tersebut tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, seperti membalikkan telapak tangan, apabila sikap masyarakat tidak berubah memperlakukan alam sekitarnya.

Pend Citramedia
Foto: Citramediatec.co.id

Komposisi flora dan fauna negeri ini (Indonesia) yang sangat khas dipengaruhi oleh benua Asia untuk kawasan Sumatra, Kalimantan, dan beberapa pulau-pulau kecil di sekitanya, sementara pengaruh benua Australia untuk kawasan Papua (Irian Jaya), Maluku, Nusa Tenggara. Adapun kawasan Sulawesi merupakan daerah transisi yang dipengaruhi baik oleh Asia maupun Australia sehingga flora dan fauna di kawasan ini sangat spesifik (unik).

Adapun kekayaan negeri ini baik berupa flora dan fauna yang terkadang tidak ada dijumpai di kawasan negara lain (endemik), sehingga menimbulkan satu tanggung jawab baik secara; lokal, nasional maupun universal. Selain itu, yang sangat mutlak bahwa flora dan fauna yang memiliki fungsi sebagai unsur dasar pembentuk dan penjaga lingkungan hidup alam hayati yang keberadaannya (spesies/ jenis) tidak dapat digantikan begitu saja dengan jenis lainnya.

Guna menjamin agar manfaat-manfaat yang diperoleh dari sumber-sumber alam ini tetap lestari dan terjaga, mutlak harus diusahakan, sehingga kekayaan alam tersebut dapat selalu ada dengan jalan usaha pelestarian, tata kelola, terencana, terus-menerus dalam pengawasan, dan manajemen yang baik.

Adanya Suaka Alam, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Hutan Wisata, Hutan Lindung, Hutan Adat, Arboretum, Taman Wisata, Taman Buru, Taman Nasional, Taman Margasatwa, dan Kebun Binatang, jenis-jenis flora dan fauna liar dan tumbuhan yang dilindungi adalah perwujudan upaya dan ikhtiar manusia untuk melindungi sumber kekayaan alam dari kepunahan sesuai dengan tingkat pemahaman dan kemajuan perkembangan masyarakat, dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, sosial, dan budaya.

Tidak Lahir Manusia Merdeka dan Kreatif

Dalam pada itu, merujuk Ahmad Syafi’i Ma’arif (2006) pendidikan sejak kita merdeka masih sangat kurang melatih dan memberdayakan anak didik. Yang lahir umumnya bukan manusia merdeka yang kreatif, melainkan warga yang serba bergantung pada negara. Maka tidak mengherankan antrean panjang untuk menjadi PNS, karena lorong yang lain seolah tertutup rapat. Adapun yang lolos dari “lingkaran pengap” ini adalah mereka yang bermental rajawali, yang umumnya didapatkan diluar sistem pendidikan. Sekalipun manusia tipe ini jumlahnya masih sangat sedikit, hari depan Indonesia banyak menaruh harapan kepadanya, baik jumlah maupun kualitas (Lebih jelas lihat kolom Perspektif, Gatra No. 5 edisi Desember 2006).

Dalam praktiknya, ketika seorang aktor terjun dalam dunia kerja masih ada suatu pola pikir “pilih kasih” dengan menganggap sektor yang satu lebih baik dari sektor lainnya. “White Collar” lebih berharga daripada “Blue Collar”, menjadi pegawai lebih bergengsi daripada bekerja pada sektor informal. Pilihan Rasional adalah “lebih baik menjadi bos kecil dibanding anak buah besar” dan yakinlah bahwa tidak ada profesi dan makhluk di dunia ini yang dapat tumbuh subur dan berkembang dengan sendirinya tanpa saling “melengkapi” dan “menyempurnakan”.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 menegaskan bahwa “Pembangunan dan perbaikan gizi dilaksanakan secara lintas sektor meliputi; produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya”. Semua ikhtiar itu didasarkan pada pemikiran pentingnya lingkungan hidup sebagai penopang hidup manusia. ***

Catatan :
Diolah dari berbagai literatur dan sumber bacaan

*Penulis adalah Alumni Sosiologi Fisipol Unri. Saat Ini Sebagai Petani Sawit Swadaya