Terdapat Masyarakat Adat di Kawasan Blok Rokan, LAM Nilai Wajar Ikut Kelola Ladang Minyak

Blk R
Foto: Chevron

WIRANESIA.ID- Jakarta- Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) menilai wajar saja bila mereka ikut mengelola Blok Rokan. Apalagi di kawasan ladang minyak ini terdapat masyarakat adat. Hal ini disampaikan Ketua DPH LAM Datuk Syahril Abubakar usai Rapat di Menko Kemaritiman, Jakarta, Kamis (3/10/2019).

Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agung Kuswandono. Turut dihadiri Dirut Pertamina Hulu Blok Rokan Dwi Yudantoro dan GM PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) Abdul Rachman.

Sedang dari Riau hadir Pj Sekda Riau Ahmadsyah Harrofie, Kadis ESDM Riau Indera. Dari LAM Sendiri selain Datuk Seri Syahril, datang pula Datuk Asral Rahman, Datuk Hermansyah, Datuk Seri Muzamil, Tuan Ahmiyul Rauf, dan anggota Keluarga Melayu Riau (Kemari).

“LAMR berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kemenko Bidang Kemaritiman khususnya Deputi Sumber Daya Alam dan Jasa karena melaksanakan rapat itu. Apalagi hasilnya sesuai dengan harapan LAMR, malahan berlebih karena diberi kesempatan pula untuk terlibat dalam masa transisi pengelolaan yakni masalah sosial,” kata Datuk Syahril, dikutip Riau-kepri.com.

Go Riau
Datuk Syahril Abubakar (tengah). Foto: GoRiau

LAM sejak awalnya siap mengelola Blok Rokan melalui badan usaha yang dibentuknya. Datuk Syahril mengatakan, keterlibatan LAMR dalam hal ini dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat adat dan ranah pendidikan yang dapat lebih terjamin lagi. Apalagi sebagian besar lahan Blok Rokan itu adalah wilayah adat.

Diketahui kontrak pengelolaan Blok Rokan oleh PT Chevron akan berakhir pada 2021 nanti, dan setelah itu Pertamina akan mengambil alih dengan metode Gross Split.

Menurut situs Kominfo.go.id, skema Gross Split adalah skema dimana perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara Pemerintah dan Kontraktor Migas di perhitungkan dimuka. Melalui skema Gross Split, Negara akan mendapatkan bagi hasil migas dan pajak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sehingga penerimaan Negara menjadi lebih pasti. ***