Kasus Karhutla: PT SSS Tunjuk Pengacara dan Langsung Ajukan Penangguhan

WIRANESIA.ID- Pekanbaru- Ditreskrimsus Polda Riau telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), masing-masing Direksi PT Sumber Sawit Sejahtera (PT SSS) ESHL dan AOH sebagai Manajer Kebun pada 9 Agustus 2019. Selanjutnya sejak Senin, 7 Oktober 2019, AOH ditahan Ditreskrimsus Polda Riau. Demikian disampaikan Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto didampingi oleh Direktur Ditreskrimsus AKBP Andri Sudarmadi di Pekanbaru, Selasa (8/10).

Setelah dilakukan penahanan, PT SSS melalui Penasehat Hukum (PH) H Zein SH langsung mengajukan penangguhan penahanan terhadap AOH dengan berbagai alasan.

“Kita sebagai kuasa hukum berupaya melakukan penangguhan atau pengajuan pembantaran tahanan dengan mempertimbangkan kesehatan klien kita,” kata H Makhfuzat Zein SH MH, saat dihubungi Rabu (9/10).

Setelah menjalani proses penyelidikan dan penyidikan, ia menilai kliennya tidak terkait langsung dengan tindak pidana Karhutla yang terjadi di daerah operasional perusahaan di Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan.

“Perusahaan tidak terkait langsung dengan peristiwa tindak pidana Karhutla. Klien kami hanya diberi izin oleh Departemen Kehutanan untuk lahan cadangan perkebunan,” terang HM Zein menjelaskan.

Ia mengakui, setiap perusahaan yang diberikan Izin Usaha Perkebunan (IUP) ataupun izin-izin lainnya diharuskan menjaga lahan tersebut dari kerusakan lingkungan. Seperti Karhutla dan pencemaran limbah, serta kerusakan lainnya. Siapa pun yang melakukannya tetap menjadi tanggung jawab perusahaan.

Hingga akhirnya Polda Riau menyelidiki peristiwa kebakaran di areal PT SSS dan menuding perusahaan lalai atas kejadian tersebut. Perusahaan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka korporasi yang diwakili Direktur Eben Ezer, sedangkan manajemen yang bertanggung jawab yakni Alwi Omni Harahap sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Manajer Kebun yang dilakukan penahanan.

“Kita sudah mengajukan penangguhan penahanan dan pembantaran tahanan terhadap klien kami pak Alwi Omni Harahap,” terang HM Zein.

Permohonan penangguhan penahan adalah atas dasar perusahaan tidak terlibat langsung dengan peristiwa tindak pidana. Kemudian pihaknya menjamin bisa menghadirkan tersangka AOH setiap dibutuhkan keterangan dalam pemeriksaan oleh penyidik polisi.

Sedangkan alasan pengajuan pembantaran, lantaran kliennya mengalami penyakit pengeroposan tulang atau osteoporosis. Dimana proses pengobatannya harus intensif dan tidak boleh terputus, karena bisa berakibat fatal pada kesehatannya.

Pihaknya berharap Polda Riau bisa mengabulkan pengajuan penangguhan dan pembantaran tahanan atas pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan.

Keterangan Polda Riau dari Direktur Ditreskrimsus AKBP Andri Sudarmadi menyebutkan Lahan PT SSS tersebut terbakar pada Sabtu 23 Februari 2019. Namun upaya pemadaman tidak dilakukan secara maksimal hingga lahan terbakar seluas 155,2 hektar hingga 10 Maret 2019.

Dikatakan Andri, PT SSS ini, dipersangkakan dengan pasal 98 ayat 1 ayat I nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, air laut atau kriteria mutu kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 10 tahun dan kurungan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000 atau paling banyak Rp.10.000.000.000.

Kemudian Pasal 99 ayat 1 UU RI No.32 2009 Tentang PPLH, yang berbunyi:

“Bahwa setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).” ***