Strategi Jokowi Merangkul Lawan dan Para Pengkritik Serta Sedikit Catatan Tentang Prabowo

Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden)/ CNBC Indonesia

WIRANESIA.ID- Prabowo Subianto akhirnya menduduki kursi menteri di bawah pimpinan kompetitornya di Pemilu 2014 dan 2019, Presiden Joko Widodo. Hari Senin (21/10/2019) sore, kemarin lusa, ia datang ke Istana dengan langkah pede, setidaknya itu yang nampak di kamera teve.

Pada Rabu (23/10) pagi, akhirnya masyarakat Indonesia semakin diyakinkan, bahwa sang Mantan Danjen Kopassus ini diangkat jadi Menteri Pertahanan di Kabinet Indonesia Maju.

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, pengangkatan Prabowo ini merupakan kejutan, mengingat persaingan keras keduanya di dua Pemilu. Bahkan persaingan itu berujung pula pada keterbelahan masyarakat Indonesia.

Terlepas dari kejutan di awal periode kedua Jokowi ini, masuknya Prabowo jelas akan membuat kerja Presiden sedikit aman, minimal gangguan Partai Gerindra yang selama ini sangat keras mengkritik kebijakan-kebijakan Jokowi bisa diminimalisir.

Ini adalah politik akomodasi terbaru ala Jokowi. Sebelumnya (di periode pertama) Jokowi juga melakukan politik akomodatif ini, misal dengan merangkul pengkritik kerasnya, Ali Mochtar Ngabalin, dan mengangkatnya sebagai Tenaga Ahli Utama Kepala Staf Presiden.

Yang lain Jokowi mengabulkan permintan kelompok santri (Islam) agar 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri, menetapkan tokoh/pendiri HMI Lafran Pane sebagai Pahlawan Nasional, mengangkat para aktivis dan akademisi di berbagai jabatan strategis mulai dari BUMN hingga ke Istana, seperti Teten Masduki, Pratikno (mantan Rektor UGM), dan Anies Baswedan.

O ya, di periode keduanya ini Jokowi juga menjadikan mantan aktivis Fajroel Rachman sebagai juru bicaranya.

Politik akomodatif juga dilakukan Jokowi dengan mengangkat para jenderal (purnawirawan) ke dalam kabinetnya. Ini terjadi di periode pertama, dan dilanjutkan lagi pada periode kedua. Dalam catatan, setidaknya ada nama-nama tenar dari kelompok militer yang diangkat jadi Menteri dan Badan untuk periode 2019-2024, yakni, Prabowo Subianto, Fachrul Razi, Moeldoko, Luhut Binsar Panjaitan, dr. Terawan, dan Tito Karnavian (Mantan Kapolri).

Itu adalah strategi politik ala Jokowi, merangkul lawan dan para pengkritik. Tapi tentu saja strategi Jokowi ini mendapat kritik dari banyak pihak. Apalagi orang yang dirangkul itu dianggap bermasalah.

Pengangkatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, misalnya, langsung mendapat tanggapan berbagai pihak, mulai dari Indonesia sendiri hingga luar negeri.

Negara Militeristik

Pengamat militer LIPI, M. Haripin, misalnya mengatakan, ia mengkhawatirkan nantinya Indonesia menjadi negara militeristik merujuk pada debat antara Jokowi dan Prabowo di Pilpres kemarin. Dimana waktu itu Prabowo menyinggung kondisi pertahanan Indonesia yang lemah dan kurangnya anggaran pertahanan Indonesia.

Haripin menambahkan, terkait dengan keamanan dalam negeri, takutnya nanti Prabowo memperkuat militer bukan untuk menjaga keamanan dari ancaman luar, tetapi penguatan itu justru untuk masalah internal yang seharusnya menjadi wilayah (domain) pihak kepolisian.

Prb Jkw OKt 1
Presiden Jokowi menyerahkan petikan keputusan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka, Rabu (23/10/2019). Foto: Antara

“Ini kan sangat berbahaya bagi kita jika hasil latihan, alat utama sistem persenjataan, dan organisasi militer dititikberatkan untuk mencapai keamanan dan ketertiban masyarakat. Militer bisa bertindak eksesif dan melakukan kekerasan terhadap warga biasa yang non kombatan,” ujar Haripin, seperti dikutip dari Demokrasi.co.id.

Sementara itu, pengamat dari Autralian National University, Greg Fealy menyampaikan, pengangkatan Prabowo sangat kontroversial.

“Menurut saya sangat kontroversial dan banyak calon lain untuk posisi yang bisa membawa angkatan bersenjata ke arah yang diperlukan Indonesia dalam kondisi strategi di Asia Tenggara yang lebih tidak stabil, dari situ, pengangkatan ini sangat disayangkan,” kata Greg dikutip BBC Indonesia.

Mengutip CNNIndonesia.com, masuknya Prabowo ke dalam jajaran menteri Jokowi, juga disoroti oleh media ternama di dunia “The Washington Post” dan “The New York Times”. Sudah bisa diduga, media-media asing biasanya pasti menyoroti isu HAM. Isu ini sangat seksi bagi media asing jika dikaitkan dengan peran militer di Indonesia.

Menurut “Washington Post”, masih menurut pemberitaan CNNIndonesia.com, penunjukan Prabowo akan semakin menyulitkan Jokowi dalam memperbaiki catatan HAM Indonesia yang sangat buruk.

Koran lain yang menyoroti pengangkatan Prabowo adalah “the Guardian” (Inggris). Bahkan judul artikelnya sangat menohok: “Hari Gelap Bagi Hak Asasi Manusia/’Dark Day for Human Rights‘. Koran ini mengungkai tentang tudingan Prabowo yang menyebut hasil pemilihan umum kemarin merupakan sebuah kecurangan dan turut memicu kerusuhan di Jakarta pada Mei 2019 lalu. Korban kerusuhan itu diperkirakan berjumlah sembilan orang dan melukai 200 orang.

Yang pasti, siapa pun yang jadi presiden atau menteri, Indonesia tetap akan terus melangkah. Banyak persoalan yang harus diselesaikan oleh para elite Istana. Tugas kita adalah mengingatkan jika pemerintah tersalah langkah.

Itu saja. Semoga Indonesia semakin maju! ****