Bupati Harris Terima Penghargaan dan Pertahankan WTP Kemenkeu RI 2018

Hm Harris WTP
Bupati HM Harris menerima penghargaan WTP, Selasa, 29 Oktober 2019

WIRANESIA.ID- Pekanbaru- Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, kembali mendapatkan penghargaan atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2018 dengan Opini WTP (wajar tanpa pengecualian).

Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Pelalawan HM Harris yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Bakhtaruddin, yang didampingi Gubernur Riau, Drs H Syamsuar, dalam rangkaian kegiatan seminar APBN dan Kebijakan Dana Transfer tahun 2020 yang berlangsung di Hotel Aryaduta Pekanbaru. Selasa (29/10).

Penghargaan ketujuh kalinya ini adalah sebagai bentuk penghargaan bagi Pemerintah Daerah karena laporan keuangan yang lolos verifikasi BPK serta dinilai berkualitas dengan tata kelola keuangan yang baik atau good clean government,” ujar Bupati Harris.

Bupati Pelalawan dua periode ini menambahkan bahwa laporan keuangan dengan penghargaan opini WTP untuk ketujuh kalinya adalah capaian dan usaha keras dari Pemkab Pelalawan dalam menyajikan laporan keuangan yang bersifat akuntabel dan transparan,” kata Harris lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Riau Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, Bakhtaruddin, dalam pemaparan seminar APBN dan Kebijakan Dana Transfer tahun 2020 mengatakan bahwa di tahun anggaran 2020 pemerintah akan memfokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil sehingga nantinya generasi muda mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi sesuai dengan era industri teknologi.

Bakharuddin melanjutkan bahwa di Propinsi Riau banyak dana transfer pusat ke daerah yang tidak terserap maksimal. Yang mana, sampai dengan Oktober 2019 terdapat dana transfer yang tidak terserap sebesar Rp 264,29 miliar.

Kegagalan ini menurut Bakharuddin, antara lain karena masalah perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan masalah administrasi lainnya yang mengalami keterlambatan. Contohnya, daerah terlambat mengupload persyaratan pencairan DAK Fisik yang sudah ditentukan batas akhirnya paling lambat tanggal 21 Oktober 2019. Sehingga apa bila melewati batas waktu itu, dana tidak bisa dicairkan.

“Ke depannya mohon menjadi perhatian kita bersama, supaya berbagai kendala tersebut dapat diminimalisir sejak awal. Sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dengan maksimal,” jelasnya. (RLS)