Eksekusi Terhadap PT PSJ di Pelalawan Batal Dilaksanakan

PT PSJ Gondi
Eksekusi atas PT PSJ Batal, Senin 13/1/2020. Pihak Pemangku adat pun ikut bersuara

WIRANESIA.ID- Putusan MA RI Nomor: 1087/K/Pid. Sus. Lh/2018 tgl 17 Des 2018 pada Senin, (13/1/2020) batal dilaksanakan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau selaku pihak yang berwenang melakukan eksekusi hanya dapat membacakan amar putusan Mahkamah Agung itu. Sedangkan eksekusi menunggu pertemuan lanjutan pihak-pihak terkait dalam waktu dekat di Mapolres Pelalawan.

Pembatalan eksekusi karena penolakan yang mengatasnamakan koperasi dan warga yang bergabung dengan perusahaan perkebunan PT. Peputra Supra Jaya (PSJ). Ratusan warga yang membuat tulisan siap mati dan melakukan penolakan membuat pihak DLHK tidak dapat melaksanakan eksekusi, penertiban, dan pemulihan kawasan hutan yang diputuskan MA.

Terlihat pihak yang menolak eksekusi mendirikan beberapa tenda di kebun sawit yang dijaga ratusan masyarakat dari koperasi dan PT PSJ. Dari informasi, pihak PSJ masih melakukan upaya hukum peninjauan kembali putusan MA tersebut.

Setelah gagal mengeksekusi, pihak DLHK Riau hanya membacakan amar putusan yang dilakukan Kadis DLHK Riau Ir H Ervin Rizaldi MH diwakili Kasi Penegakan Hukum DLHK Riau Agus Setiawan SH MH di pondok masyarakat yang melakukan penolakan, Senin sore pukul 15.00 wiib.

Dikelilingi ratusan warga dan pengamanan lengkap, Agus Setiawan SH MH membaca Amar Putusan Mahkamah Agung RI itu:

1. Menyatakan Terdakwa PT PSJ terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT PSJ oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Lima Miliar Rupiah.

3. Menetapkan barang bukti :
– Barang bukti nomor 1 sampai dgn nomor 314 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan pidana penuntut umum tanggal 11 Des 2017, ttp terlampir dalam berkas perkara.
– Barang bukti nomor 315 selengkapnya sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum tanggal 11 Des 2017, dirampas untuk dikembalikan kepada Negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Riau c/q PT. NWR;

– Bukti surat nomor 1 sampai dengan nomor 108 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum selengkapnya sebagaimana dalam Putusan PN Pelalawan Nomor: 183/Pdt.Sus/2017/PN Plw tgl 15 Feb 2018, ttp terlampir dalam berkas perkara.

Kemudian Polres Pelalawan yang dipimpin Kapolres AKBP M Hasym Risahondua SIK MSi mengundang para pihak melakukan pertemuan lanjutan di Mapolres Pelalalawan guna mencari Win-win Solution atas adanya Putusan Mahkamah Agung RI tersebut.

Dari data, pengamanan kemarin cukup ketat. Tercatat rencana eksekusi putusan MA itu diikuti oleh 1.113 Personil. Di antaranya 107 Personil Kepolisian (Polres Pelalawan dan Polsek Langgam), 20 Personil TNI (Yon Arhanudse Kubang Pekanbaru), 100 Personil FORCH DLHK (Reaksi Cepat), 580 Karyawan PT NWR, 300 Personil Security PT. NWR, dan 6 Personil Tenaga Medis PT NWR.

Nampak hadir di lokasi eksekusi kemarin AKBP M Hasym Risahondua SIK MSi didampingi Wakapolres Pelalawan Kompol Rezi Dharmawan SIK MIK, Kabag Ops Polres Pelalawan Kompol D Sianturi SSos MM, dan beberapa Kasat.

Hadir pula pihak DLHK Agus Setiawan SH MH selaku Kasi Penegakan Hukum DLHK Provinsi Riau, Aidil Kanova selaku Ahli Kortografer DLHK Propinsi Riau, Muller Tampubolon SE selaku Dirut PT NWR, Hotman Silitonga selaku Manager Operasional PT NWR, Kasi Tindak Pidum Kejari Pelalawan Agus Kurniawan SH MH, dan Kasintel Kejari Pelalawan Praden K Simanjuntak SH dan para jaksa lainnya, serta Letda Arh Hendrik SH selaku Komandan Regu Batalion Arhanudse, Kubang, Pekanbaru.

Terjadi dialog yang menyimpulkan eksekusi batal antara DLHK Provinsi Riau dan Manajemen PT PSJ yang diwakili Yana Supriyana (Manager Humas PT PSJ), Pemangku Adat Kabupaten Pelalawan, H Abdul Wahid (Datuk Rajo Bilang Bungsu), H. A Basri Enggol (Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam), Datuk Nasrullah (Penghulu Langgam / Ketua Lembaga Adat Petalangan Kabupaten Pelalawan), beserta pihak masyarakat yang tergabung dalam KUD Gondai Bersatu dan KUD Sri Gumala Sakti (SGS).

Ketua Majelis Adat Melayu Pelalawan Bersuara
Datuk Rajo Bilang Bungsu, H Abdul Wahid, yang sekaligus Ketua Majelis Adat Melayu Riau Kabupaten Pelalawan ikut bersuara dalam proses eksekusi kemarin. Ia menyatakan bahwa pada tahun 1999 sudah ada perjanjian tentang penyerahan lahan kepada PT PSJ dengan pola kemitraan bersama masyarakat.

“Disampaikan kepada Datuk, Batin, beserta masyarakat yang hadir ini, bahwa Datuk selama ini tidak tahu menahu tentang permasalahan yang terjadi. Bahwa kemudian terjadinya permasalahan ini menyangkut tentang Perbatinan Palabi Kabupaten Pelalawan. Dimana pada tahun 1999 Perbatinan beserta anak kemanakan sudah ada perjanjian tentang penyerahan lahan kepada PT PSJ untuk dikelola melalui pola kemitraan. Dengan adanya rencana eksekusi oleh DLHK Provinsi Riau tentunya akan berdampak kepada perusahaan maupun masyarakat yang ada di dalamnya yang tergabung dalam KUD Gondai Bersatu dan KUD Sri Gumala Sakti (SGS),” ujar Abdul Wahid panjang lebar.

Selaku tokoh adat, Abdul Wahid memohon kepada pihak pemerintah agar mempertimbangkan kembali pelaksanaan eksekusi karena PT PSJ masih berupaya melalui proses hukum berupa Peninjauan Kembali (PK).

Berikut historis awal keberadaan masyarakat yang memiliki KKPA di wilayah ini, yakni bermula dari pola kemitraan dengan PT PSJ. Dimana pada saat itu selaku tokoh adat yang datang / meminta agar PT. PSJ mau bermitra membantu mengangkat taraf perekonomian masyarakat setempat.

Pada akhirnya, PT. PSJ bersedia membangunkan Kebun Kelapa Sawit untuk masyarakat dengan Pola KKPA. ***