Putusan MA: 3323 Hektar Kebun Ilegal PSJ di Pelalawan Masuk Areal IUPHHK-HT PT NWR

MA Pllw
Kapolres AKBP M Hasym Risahondua SIK MSi (kanan) dan Kasi Gakum DLHK Provinsi Riau Agus Setiawan SH MH

WIRANESIA.ID- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau menegaskan barang bukti areal perkebunan kelapa sawit PT Peputra Supra Jaya (PSJ) masuk areal IUPHHK-HT PT Nusa Wahana Raya (NWR). Perkebunan PT PSJ tanpa izin di kawasan hutan itu seluas 3323 hektar terdiri dari kebun inti III, kebun inti IV, kebun inti V, kebun inti VI, serta kebun plasma koperasi Gondai Bersatu dan kebun plasma koperasi Sri Gumala Sakti (SGS).

Hal ini merupakan Putusan MA RI Nomor: 1087/K/Pid. Sus. Lh/2018 tanggal 17 Desember 2018 yang disampaikan Kepala DLHK Provinsi Riau Ir H Ervin Rizaldi MH diwakili Kasi Penegakkan Hukum Dinas LHK Provinsi Riau Agus Setiawan SH, MH pada Senin (13/1/2020) saat rencana eksekusi putusan di lokasi Pangkalan Gondai, Kecamatan Langgam, Pelalawan.

Kasi Gakum DLHK Provinsi Riau Agus Setiawan SH, MH kepada sejumlah media menjelaskan, terkait dengan pertemuan ini maka hal ini merupakan suatu amanah dari undang-undang yang harus dijalankan.

“Jadi dasar kita di sini adalah putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Di lokasi ini, akan dilakukan penertiban dan pemulihan kawasan hutan, karena di areal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung adalah kawasan hutan negara, dan dirampas untuk negara melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan C/Q PT Nusa Wana Raya selaku pemegang izin dari Kementerian Lingkungan Hidup,” ujarnya.

Eksekusi terhadap obyek perkara ini diberikan amanah tanggung jawab oleh negara mengelola, memanfaatkan, sesuai dengan fungsinya sebagai kawasan hutan. Itulah makanya akan dilakukan proses penertiban dan pemulihan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diterima oleh PT. Nusa Wana Raya.

“Tadi selesai pembacaan amar putusan, kami juga akan memasang papan putusan Mahkamah Agung tersebut, namun tidak diperkenankan oleh pihak koperasi dan PT. PSJ, maka disepakati oleh Bapak Kapolres soal akan adanya pertemuan di Polres Pelalawan yang dihadiri oleh para pihak terkait,” ujarnya.

Dalam Putusan MA RI Nomor: 1087/K/Pid. Sus. Lh/2018 tanggal 17 Desember 2018 juga dijatuhkan pidana kepada terdakwa PT PSJ dengan pidana denda sebesar 5 M (lima miliar rupiah) dan ini harus dibayar.

Kapolres Pelalawan AKBP M Hasym Risahondua SIK MSi menyatakan, selaku penanggung jawab keamanan pihaknya mendampingi pembacaan Amar Putusan Mahkamah Agung (MA) RI. Dialog yang dilakukan tentunya menyikapi Putusan Mahkamah Agung. Setelah mendengarkan seluruh pertimbangan dari perwakilan Batin, Datuk, DLHK, dan masyarakat (pihak KUD), maka nantinya ada perundingan lanjutan.

Di tempat yang sama, Humas PT PSJ Saputra Yana Supriyana, menyampaikan rasa terima kasihnya atas penundaan eksekusi ini. Menurutnya, saat ini pihak PSJ tengah melakukan upaya hukum terhadap putusan ini dengan mengajukan PK ke Pengadilan Negeri Pelalawan, dengan mempertimbangkan banyak aspek. ***