Eksekusi Lahan di Gondai, Apul Sihombing SH MH Minta PSJ Kembalikan Kerugian Petani

gondai
Aparat keamanan bersiaga saat eksekusi lahan milik masyarakat Gondai, Langgam, Pelalawan

WIRANESIA.ID- Pangkalan Kerinci- Praktisi Hukum Apul Sihombing SH MH angkat bicara terkait polemik eksekusi barang bukti areal perkebunan kelapa sawit PT Peputra Supra Jaya (PSJ) yang masuk areal IUPHHK – HT PT Nusa Wahana Raya (NWR).

Perkebunan PT PSJ tanpa izin di kawasan hutan itu seluas 3323 hektar terdiri dari kebun inti III, kebun inti IV, kebun inti V, kebun inti VI, serta kebun plasma koperasi Gondai Bersatu dan kebun plasma koperasi Sri Gumala Sakti (SGS). Hal ini merupakan Putusan MA RI Nomor : 1087/K/Pid. Sus. Lh/2018 tgl 17 Des 2018.

Pada Rabu (22/1/2020) Apul menyatakan bahwa adil dan tidak adilnya suatu keputusan sangat tergantung kepentingan masing-masing pihak.

“Berbicara kasihan pada petani anggota koperasi PSJ, sudah pasti kita semua kasihan dan prihatin, tetapi apa mau dikata, seperti kata pepatah nasi sudah jadi bubur. Indonesia negara hukum, segala persoalan diselesaikan dengan cara-cara hukum. Perkara kepemilikan lahan PSJ telah bergulir di pengadilan dan sudah memperoleh keputusan berkekuatan tetap (inkracht van gewijsde). Apakah putusan di atas adil atau tidak adil, tentu tergantung kepentingannya berada di sebelah mana? Yang pasti NWR menganggap putusan tersebut adil, dan sebaliknya bagi pihak yang kalah (PSJ cq masyarakat) merasa tidak adil (zalim), “ kata Apul panjang lebar.

Sebagai negara hukum, lanjut Apul, hukum merupakan panglima dan harus dihormati semua pihak.

Dikatakan Apul lebih lanjut, pihak PSJ hendaknya memberikan perhatian pada para petani dan mengembalikan kerugian yang diderita masyarakat Gondai.

“Anggota kelompok tani, inilah yang menjadi konsentrasi kita berikutnya. Tentunya kita tidak rela melihat masyarakat yang sudah menderita kerugian besar dari terlaksananya eksekusi tersebut. Sehingga para pemangku kepentingan hendaknya memberikan perhatiannya agar pihak PSJ mengembalikan segala kerugian yang di derita oleh anggota kelompok tani (kud),” tutur Apul. ***