Gubri Terima SAKIP Award Tahun 2019 dari Tjaho Kumolo

Gubernur Riau, Syamsuar, terima penghargaan SAKIP dari KemenpanRB

WIRANESIA.ID- Batam- Gubernur Riau Syamsuar menerima penghargaan hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, di Batam, Kepulauan Riau, Senin (10/2/2020).

Penyerahan hasil evaluasi SAKIP tersebut lansung dari Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, kepada pemerintah kabupaten/kota wilayah I. Yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

“Semoga perolehan SAKIP ke depan menjadi lebih baik, karena menyangkut kinerja. Kita akan melakukan koreksi agar perolehan SAKIP ke depan memperoleh nilai yang lebih baik,” kata Syamsuar.

Sementara Kepala Biro Organisasi Pemprov Riau, Jonli menjelaskan, penghargaan tersebut diterima Pemprov Riau setelah mendapatkan nilai SAKIP 67,40, dengan poin B besar.

Selain provinsi, kabupaten lainnya juga mendapatkan nilai SAKIP ada yang baik dan ada yang tidak baik.

“Tadi pak gubernur yang menerima SAKIP dari Menpan RB, Gubernur berharap nilai ini akan semakin meningkat ke depannya. Selain provinsi, nilai SAKIP untuk Kota Pekanbaru dan Inhil masih CC, dan untuk nilai SAKIP Provinsi B. Kabupaten Kota selain Pekanbaru dan Inhil nilainya B,” kata Jonli.

Khusus untuk Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu, tahun lalu 2018 nilainya CC dan tahun 2019 naik jadi B.

Untuk itu, usai menerima SAKIP ini, akan ada evaluasi terhadap pemerintahan Provinsi maupun kabupaten kota.

SAKIP ini merupakan penilaian dari Kementerian PANRB melalui Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. Selain Riau, kata Jonli, provinsi lain juga menerima SAKIP.

Di antaranya pemerintah wilayah I, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Jambi, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, Banten, dan Jawa Barat.

“Sebanyak 185 pemda yang terdiri atas 11 provinsi dan 174 kabupaten dan kota di Wilayah I akan diberikan hasil evaluasinya serta rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan di tahun selanjutnya,” ucap Jonli.

Pada tahun 2019, Kedeputian Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB telah melakukan bimbingan teknis dan asistensi SAKIP terhadap 84 kementerian/lembaga dengan 418 unit kerja, 34 pemerintah provinsi dengan 1.027 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan 514 kabupaten/kota dengan 20.756 OPD. Tribunpekanbaru.com