Derita Rakyat Riau, Mobil Anggota Dewan 10 Miliar, dan Filsuf Alan Badiou

Sekolah Mar
Sebuah SD di Tanjung Peranap, Tebing Tinggi Barat, Kepulauan Meranti. Foto: Riau Pos

WIRANESIA.ID- Dalam sepekan terakhir, masyarakat Riau dihebohkan dengan rencana pengadaan mobil dinas untuk operasional Pimpinann DPRD Riau. Heboh, tersebab anggaran itu sangat fantastis. Menurut laporan media mencapai sekitar 10 miliar rupiah lebih.

Anggaran nan tidak sedikit ini menambah keterkejutan masyarakat Riau, karena sebelumnya DPRD Riau juga menghabiskan duit rakyat untuk renovasi Gedung DPRD Riau (untuk eskalator). Lagi-lagi angkanya sangat fantastis, 8,5 miliar rupiah.

Dikutip dari Tribunpekanbaru.com, dalam pos anggaran sekretariat DPRD Riau pada APBD 2020 tercatat bahwa Mobil Dinas baru itu akan dipakai oleh empat pimpinan dewan yang terdiri dari ketua dan tiga wakil ketua.

Juga dianggarkan 2 unit mini bus untuk anggota dewan yang duduk di Komisi DPRD Riau.

“Spek kendaraan dinas untuk pimpinan dewan baru yang tertuang pada laman sirup.lkpp.go.id itu disebutkan, pagu anggaran Jeep Wrangler untuk Ketua DPRD Riau bermesin 4.500 cc A/T senilai Rp 2,6 miliar.

Berbeda untuk masing-masing wakil ketua yakni Jeep Wrangler bermesin 3000 cc A/T total pagu sebesar Rp 4,5 miliar.

Sedangkan untuk pengadaan mobil dinas jenis sedan dianggarkan senilai Rp 2,1 miliar dan Micro Bus senilai Rp 1,1 miliar, sehingga jika ditotalkan seluruhnya mencapai Rp 10 miliar lebih,” demikian berita di laman Tribunpekanbaru.com bertarikh 5 Maret 2020.

10 miliar tentu saja bukan duit yang sedikit bagi rakyat kecil. 10 miliar yang sangat berarti bagi orang Riau yang dari dulu kesulitan memenuhi kebutuhan hariannya seperti makan, kesehatan, dan sekolah-kuliah anak-anak mereka.

Gedung DPRD Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru. Foto: Antara

Tentunya fasilitas mewah para Anggota DPRD Riau ini mencederai keadilan. Hal ini sudah sering dikatakan banyak orang. Keadilan. Ya, kata yang sangat sulit diimplementasikan itu.

Kita bisa menengok betapa kontrasnya antara wakil rakyat dan rakyat (Riau). Sebuah paradoks terjadi. Di berbagai daerah kabupaten di Riau masih ada sekolah yang beratap rumbia, masih tersua sekolah yang berlantai tanah, masih banyak guru yang ditelantarkan gaji atau honor mereka (padahal mereka mau makan), sarana pra-sarana jalan dan tranportasi yang buruk, yang itu mengancam nyawa guru-guru saat berangkat dan pulang mengajar peserta didik.

Itu dari aspek pendidikan. Dari sisi ekonomi, masyarakat di pelosok-pelosok kampung hingga perkotaan di Riau banyak yang mengeluh. Betapa sulitnya ekonomi saat ini, kata mereka. Getah atau karet harganya murah, sawit yang harganya tidak menentu, susahnya nyari pekerjaan, dan keluhan-keluhan terkait persoalan perut lainnya.

Keluhan ini sejalan dengan data BPS per Maret 2019, dimana jumlah orang miskin di Riau mencapai 490 ribu jiwa, atau 7,08 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Riau. Ini hanya angka, biasanya realitas di lapangannya sangat berbeda. Maksudnya, data statistik sering tak sejalan dengan yang riil. Katanya kemiskinan turun, nyatanya masyarakat susah.

Ah, tidak perlu berpanjang lebar ihwal penderitaan rakyat Riau. Masih banyak contoh lainnya dalam aspek lain.

Intinya ada kontras yang sangat nyata antara anggota dewan dan rakyat yang diwakilinya. Memang ini sudah sejak lama disoroti oleh filsuf Alan Badiou (lahir 1937) terkait keterpisahan para anggota dewan (pejabat) dan konstituennya ini. Ada yang hilang antara rakyat dan wakilnya. Bisa dikatakan terdapat sebuah ruang kosong. Makanya, Badiou mengkritik sistem demokrasi, yang dianggapnya bullshit belaka itu.

Lalu, solusinya apa? Saya tidak punya solusi. Yang bisa dilakukan saat ini adalah dobrakan atau gebrakan dari para pemimpin kita di Riau, mulai dari Bupati, Gubernur, dan para wakil rakyat yang hidup enak bahkan sebagian mewah itu.

Harus ada gebrakan dari pejabat kita dalam bentuk kebijakan dan laku hidup yang orientasinya adalah rakyat. Mereka seharusnya berani membela masyarakat yang tanah mereka diserobot oleh perusahaan besar. Mereka harus berani membangun jalan-jalan mulus di pelosok-pelosok pulau, misal seperti di Kepulauan Meranti sana. Mereka harus memulai untuk betul-betul memastikan anak orang miskin di tanah Melayu ini bisa bersekolah dan kuliah.

Intinya, yang kita inginkan di Riau lahir para pejabat yang berintegritas dan peduli dengan orang kecil.

Tapi sayangnya, setelah heboh anggaran bermiliar-miliar untuk mobil dinas anggota dewan, harapan ideal itu tinggal harapan.

Semoga para anggota dewan kita sadar! Itu saja. ***

Artikel ini adalah pendapat pribadi.